Peran Pemerintah pada UMKM

BAB 7
PERAN  PEMERINTAH PADA UMKM

Pemerintah Daerah
Untuk mempercepat pembangunan daerah, maka pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan pembangunan harus selalu mengintegrasikan semua lintas pelaku, termasuk berbagai unsur dalam pemerintahan daerah, bisnis, organisasi nirlaba, dan penduduk lainnya.
Lintas pelaku harus bekerja sama untuk membuat kerangka kerja formal dan informal atau lembaga untuk mendorong interaksi dan mengatur hubungan antar lembaga. Fleksibilitas harus menjadi kunci dari kerangka kerja dan lembaga yang harus menyalurkan perhatian dan kepentingan yang relevan dalam proses dan mobilisasi sumber daya masyarakat.
Persepatan pembangunan pemerintah daerah mungkin memerlukan penderian suatu organisasi pengembangan khusus, yang bertanggung jawab dalam pengordinasian seluruh lintas pelaku dan berfungsi sebagai juru bicara rencana aksi atau platform yang ingin dituju.
Organisasi ini harus membentuk jejaring untuk pembangunan daerah demi peningkatan efisiensi pengalokasian sumber daya serta berbagai pengetahuan dan informasi. Operasionalisasi dan pembiayaan organisasi ini harus di dukung oleh lintas pelaku daerah.
Salah satu misi utama dari pemerintah daerah adalah mengambarkan danmengimplementasikan seluruh strategi pembangunan. Proses ini harus dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas dan memahami kondisi daerah setempat.
Entitas harus juga mempertimbangkan keberlanjutan pada semua tahapan perencanaan dan implementasi untuk menjamin suatu lingkungan yang sehat dan suatu kualitas hidup yang baik. Strategi yang diterapkan haruslah dikembangkan dengan kekuatan dan sumber daya mereka. Sejalan dengan tren desentraliasi, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam pembangunan.
Otoritas pemerintah daearah harus menyediakan petunjuk dan bantuan untuk efektivitas dan efisiensi implementasi pengembangan strategi. Simplikasi dan deregulasi prosedur birokrasi harus dilakukan untuk mengurangi biaya bisnis. Pemerintah daerah harus menjmbatani antara masyarakat dan otoritas pemerintah yang lebih tinggi.


Promosi Inovasi
Seorang wirausaha secara umum mampu memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas ekonomi dan pengalokasian sumber daya secara efektif. Sejalan dengan tren baru dalam pembangunan ekonomi, wirausaha juga harus mampu menghadapi kompetisi dan berinovasi, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pembaharuan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.
Sumber daya lokal harus dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan bisnis dengan memfasilitasi pengusaha untuk mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan bagi keberhasilan bisnisnya. Lebih penting lagi, otoritas daerah harus mampu melakukan upaya penyederhaan proses administrasi bagi usaha pemula (new business start-up).
Sistem inovasi lokal merupakan mekanisme fundamental untuk penguatan kapasitas inovasi di tingkat lokal. Adapaun aktor utama dalam sistem ini meliputi pemerintah setempat, industri, lembaga riset dan perguruan tinggi. Untuk penguatan operasi sistem inovasi lokal, pemerintah daerah perlu mengembangkan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi dengan menyediakan insentif untuk mengembangan usaha patungan antara pengusaha daerah dan perguruan tinggi. Pengembangan inkubator akan meningkatkan diseminasi ilmu pengetahuan dalam sistem inovasi.
Pembentukan klaster akan mampu merangsang penumbuhan bisnis baru dan menarik perusahaan bisnis baru dari luar daerah, sehingga meningkatkan output industri dan menciptakan kesempatan kerja baru. Melalui interaksi dan berbagai sumber daya dalam jejaring inovasi dan perbaikan teknologi dapat ditingkatkan. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah perlu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sesuai dengan kondisi lokal untuk pengembangan industri klaster.

Dukungan Finansial
UMKM dan bisnis pemula menjadi penghela penciptaan tenaga kerja di tingkat lokal. Penumbuhan UMKM dan bisnis pemula mempunyai andil penting dalam penyusunan kebijakan tenaga kerja di berbagai wilayah. Agar kebijakan UMKM dan bisnis pemula berjalan dengan baik, otoritas pemerintah daerah harus melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan.
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya diiringi dengan kebutuhan midal. UMKM yang semakin berkembang, disebabkan karena semakin besar pula peluang usaha yang dapat diakses.
Dalam kondisi tersebut biasanya UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi, karena kurangnya dukungan dana. Di snilah pentingnya lembaga pemberi modal memainkan perannya, sekaligus melakukan pendampingan.
Sejumlah mekanisme dapat dilakukan sesuai dengan keragaman kondisi yang dihadapi UMKM berkaitan dengan akses finansial. Untuk pembiayaan Usaha Mikro biasanya memerlukan pengembangan lembaga keuangan mikro dan ketersediaan kredit yang dapat diakses mereka.
Lembaga keuangan mikro bisa berbentuk bank atau nonbank, termasuk koperasi. Bagi usaha pemula, pengembangan jejaring lokal usaha malaikat (Business Angels) dapat meagtasi sebagaian masalah mereka. Lembaga jaminan kredit termasuk di tingkat lokal juga memadai untuk pasar lokal yang lebih kecil.
Tujuan pengembangan lembaga jaminan kredit untuk menjamin keamanan pembiayaan UMKM, membantu UMKM megatasi keterbatasan agunan, meningkatkan minat lembaga keuangan memberikan kredit kepada UMKM dan mendukung lembaga lain yang telah berusaha membantu UMKM, sebab selama ini perbankan tidak kondusif dalam memberikan pinjaman kredit, karena kredit yang mereka kucurkan selalu berdasarkan 5C, yakni character, capacity, capital, condition of ecconomic, and collateral.
Akibatnya, perbankan selalu menerapkan berbagai persyaratan jaminan keamanan kredit yang disalurkan. Apabila meraka juga sering kali tidak membedakan  persyaratan kredit antara usaha mikro atau kecil dengan usaha besar. Karena itulah pemerintah mendukung peran serta lembaga keuangan laian seperti lembaga modal ventura sebagai alternatif solusi di dalam pemberdayaan UMKM.
Keunggulan modal ventura, modal ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil, dan obligasi konversi kepada UMKM dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik mempunyai tingkat resiko/modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor.
Modal ventura merupakan investasi aktif, yakni jika dipandang perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha UMKM investasi bersifat sementara dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan. Dibandingkan dengan perbankan, lembaga modal ventura memiliki beberapa kelebihan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain :
Pertama, lembaga modal ventura meyediakan modal seperti halnya perbankan, tetapi dengan syarat lebih sederhana dalam aspek formal maupun agunan karena lebih mengedepankan kelayakan usaha.
Kedua, selain modal, pola ventura juga menyediakan pendamping sesuai kebutuhan UMKM, sehingga dapat berjalan lebih efektif bagi kedia pihak. Pola pendampingan ini menjadi trademark ventura. Pendampingan ini dapat berbentuk pembinaan atau pelatihan, konsultasi, manajemen, dan perluasan pasar bagi UMKM. Ini yang meyebabkan pola modal ventura berbeda dengan perbankan. Faktor lain yang mendukung lembaga modal ventura menjadi alternatif, adalah akses jaringan di seluruh Indonesia.  

Modal Awal Pendanaan
Sejak tahun 2001, modal ventura telah menjadi mitra Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menggulirkan dana penguatan permodalan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi melalui program Modal Awal Pendanaan (MAP).
MAP ini merupakan dana investasi untuk disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui lembaga modal bventura untuk memulai atau mengembangkan bisnis UMKMK. Program MAP bertujuan melakukan pengembangan UMKMK terutama yang bernilai tambah tinggi, menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan UMKMK, serta merangsang pengembangan permodalan jangka panjang bagi UMKMK melalui penyediaan dana investasi (matching fund), dengan mekanisme pengembalian pokok dana MAP oleh UMKMK dilakukan dengan diangsur atau sekaligus sesuai dengan jadwal investasi UMKMK, yaitu maksimal 5 tahun.

Strategi Pemasaran
Di banyak daerah, masalah strategi pemasaran menjadi perhatian utama, khususnya untukproduk budaya lokal. Industri budaya lokal yang tradisional mungkin masih menggunakan metode pemasaran kadaluarsa. Ini bisa membuat industri mengalami penurunan.
Tetapi, upaya mengembangkan industri budaya lokal dengan pemasaran inovatif dan modern bisa membantu meraih kembali keuntungan pasar. Kebijakan seperti ini dapat mencegah hilangnya nilai budaya dan sejarah karena dampak globalisasi.
Produk dari industri budaya lokal merupakan ekspresi budaya dan seni, yang biasanya banyak menarik pembeli asing dan memiliki potensi ekspor tinggi. Walaupun secara umum, sebagian dari industri ini adalah usaha mikro yang mengalami kesulitan pemasaran di luar negeri.
Pengembangan e-commerce merupakan strategi yang dapat membantu memasarkan produknya keluar negeri dengan biaya yang murah. Sebelum itu, memperkecil kesenjangan digital perlu dilakukan dan sekaligus pembangunan infrastruktur internet.
Untuk mengatasi keterbatasan ukuran dan sumber daya, pebisnis budaya lokal dapat menerapkan strategi pembangunan kerja sama, seperti kerja sama pemasaran dengan pebisnis di industri budaya lokal dan bisnis lain yang saling menguntungkan. Para pasangan bisnis ini dapat bekerja sama untuk membangun asosiasi atau jejaring untuk mempromosikan produk.