Makalah PEGADAIAN

MAKALAH
“Pegadaian”

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya serta sebagai bahan presentasi

DOSEN PENGAMPU
Nawari, SE, MM

DISUSUN OLEH
1. Fira Alfia   (18042078)
2. Adhitian Mahasti  S (18042081)
3. Hanun Islaah Fahni (18042104)
4. Alfiat Hajar Lutfi (18042106)



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT Yang Maha Ilmu karena telah memberikan petunjuk kepada penyusun dalam melakukan penyusunan makalah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dengan sub tema Pegadaian. Shalawat senantiasa kami lantunkan untuk beliau nabi Muhammad SAW yang telah membukakan pintu kegelapan menuju cahaya terang benderang. Berkat perjuangannyalah, kami bisa belajar sampai detik ini.
Makalah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini berisi pembahasan tentang salah satu lembaga keuangan non bank, yaitu pegadaian. Mulai dari pengertian, sejarah, pimpinan, kegiatan usaha, proses pinjaman atas dasar hukum gadai, manfaat, dan lainya kami sajikan dalam makalah ini. Selain berisi teori-teori yang kami peroleh dari beberapa buku literatur, Atas terselesaikannya penyusunan makalah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dengan sub tema Pegadaian ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Nawari, SE, MM  selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya serta  kasih kepada
Teman-teman satu tim yang sudah bekerjasama dengan baik.
Kami berharap dengan adanya makalah tentang pegadaian ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca.
Apabila dalam penyusunan makalah ini ada kata-kata dan tata penulisan yang kurang tepat, kami mohon pembaca memberikan saran agar kami bisa memperbaiki di kemudian hari.

  Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.




Lamongan , 14 Februari 2019
Penyusun





Kelompok 7









DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB 1 PENDAHULUAN 4

A.Latar Belakang Masalah 4

B.Rumusan Masalah 5

C.Tujuan 5

BAB II PEMBAHASAN 6

A.Pengertian Pegadaian 6

B.Asal Mula Pegadaian 6

C.Struktur Pimpinan dalam Pegadaian 7

D.Kegiatan Usaha dalam Pegadaian 7

E.Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai 8

F.Keuntungan Usaha  Pegadaian 11

BAB III  PENUTUP 13

A.Kesimpulan 13

B.Saran 13

DAFTAR PUSATAKA 14












BAB 1
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya kalau sudah demikian , mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti dari berbagai sumber dana yang ada.
Berawal dari adanya mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, kami terinspirasi untuk menyusun makalah ini dengan sub tema “Pegadaian” sesuai dengan pembagian dari dosen. Pegadaian yang terkenal dengan tag line nya ‘’Mengatasi masalah tanpa masalah’’ merupakan lembaga keuangan non bank yang sudah menjamur di Indonesia. Lembaga ini juga berperan dalam mengatasi masalah keuangan yang ada di masyarakat.



























B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian pegadaian ?
2. Bagaimana sejarah atau awal mula adanya pegadaian ?
3. Bagaimana struktur pimpinan yang ada di perum pegadaian ?
4. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan di pegadaian ?
5. Bagaimana proses pinjaman atas dasar hukum gadai ?
6. Apa manfaat dari pegadaian ?

C. Tujuan

1. Memahami pengertian pegadaian
2. Mengetahui sejarah pegadaian
3. Mengetahui struktur pimpinan yang ada di perum pegadaian
4. Menjelaskan kegiatan usaha yang dilakukan pegadaian
5. Memahami proses pinjaman atas dasar hukum gadai
6. Mengetahui manfaat dari pegadaian

































BAB II
PEMBAHASAN


A. Pengertian Pegadaian

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.1 Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga (perum pegadaian) dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak, seperti BPKB sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Kashmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2007), secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Beliau juga menyimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.


B. Asal Mula Pegadaian

Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening.2

Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No 19 Prp. 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. (Kasmir, 2008).


C. Struktur Pimpinan dalam Pegadaian

Kegiatan usaha perum pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegioatan usaha, Perum pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Perum pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dewan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan Perum Pegadaian agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Perum Pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal. (Triandaru & Santoso, 2006)

D. Kegiatan Usaha dalam Pegadaian
Kegiatan usaha Perum Pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain :
1. Penghimpunan Dana
Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang
   kepada     nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan    diterima di muka, dan lain-lain)

c. Penerbitan obligasi
Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada
tahun 1993 sebesar Rp 25 miliar dan penerbitanyang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 miliar, sehingga sampai dengan tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 miiliar.

d. Modal sendiri
  Modal sendiri yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari :

a. Modal awal ; kekayaan negara di luar APBN sebesar Rp 205 miliar

b. Penyertaan modal pemerintah

c. Laba ditahan : laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

2. Penggunaan Dana
Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian, di antaranya adalah :

a) Uang kas dan dana likuid lain

b) Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris

c) Pendanaan kegiatan operasional

d) Penyaluran dana

e) Investasi lain.

3. Produk dan Jasa Perum Pegadaian

Berikut adalah beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian.

a) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi opleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari Rp 10.000 hingga Rp 20.000.000 dengan jaminanbenda bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya) dengan prosedur mudah dan layanan cepat.

b) Penaksiran nilai barang
Jasa ini diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

c) Penitipan barang






d) Jasa lain

1. Penjualan koin emas ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya.

2. Krasida yaitu Kredit Angsuran Sistem Gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

3. Kreasi yaitu Kredit Angsuran Fidusia, pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

4. Kresna atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai / karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran..

5. Galeri 24 yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat.

E. Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai


1. Macam-macam Barang yang Dapat Digadaikan Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi :

a. Barang perhiasan
Perhiasan seperti : emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.

b. Kendaraan
Mobil, sepeda motor, sepedda, dan lain-lain

c. Barang elektronik
Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi,

d. Barang rumah tangga
Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain.

e. Mesin-mesin
f. Tekstil
g. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum pegadaian.





2. Cara Penaksiran

Megingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barnag yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terklebvih dulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

A. Barang kantong

 Emas
1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

 Permata
1. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapakan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasarpermata yang ada
2. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

B. Barang Gudang
  (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain).
1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

3. Pemberian Pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.





4. Pelunasan
Nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Pelunasan pinjaman besesrta sewa modalnya (bunga) dibayarakan langsung ke kasir disertai surat gadai.Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

5. Pelelangan
Pelelangan adalah penjualan barang yang digadai, dilakukan oleh Perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi :

1.    Pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan,
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak  memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabh berupa :

a. Pokok pinjaman

b. Sewa modal atau bunga

c. Biaya lelang.

F.  Keuntungan Usaha  gadai

Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah :

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga.
      Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit;
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk    memenuhinya;
3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk  apa  aja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah :

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.

2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah pemeroleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian;
3. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh Perum Pegadaian digunakan untuk :

a. Dana pembangunan semesta (55%).
b. Cadangan umum (20%).
c. Cadangan tujuan (5%).
d. Dana sosial (20%). (Triandaru & Santoso, 2006).




























BAB III
 PENUTUP


a. Kesimpulan

Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dengan menggadaikan barang-barang beergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dll dengan prosedur yang telah ditentukan kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari perum pegadaian dengan mudah.

Prosedur peminjaman meliputi :

1. Penggadaian barang.

2. Penaksiran oleh petugas penaksiran.

3. Pemberian pinjaman oleh perum pegadaian.

4. Pelunasan oleh nasabah.

5. Pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan.


B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam mengerjakan makalah diatas dengan sumber sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.
















DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, S. M. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Triandaru, S., & Santoso, T. B. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2. Jakarta:
Salemba Empat.

Makalah Ideologi Pancasila

MAKALAH
“ideologi pancasila”

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pancaila serta sebagai bahan presentasi

DOSEN PENGAMPU
Fathur rozi
DISUSUN OLEH
Fira Alfia   (18042078)



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN
TAHUN 2019











BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Pacasila sebagai ideologi bangsa indonesia lahir melalui proses yang panjang dengan bersendikan keberagaman dalam Bhienneka Tunggal Ika dan seiring perjalanan sejarah bangsa indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat diurai dari pendekatan ontologi (pemahaman masyarakat diarahkan pada hakikat pancasila dalam realitas kebangsaan dan kenegaraan), epistimologi (teori pancasila yang mampu menjawab dan menganalisis berbagai persoalan) dan aksiologi (memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi.
Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 lebih tepat disifatkan sebagai perjanjian luhur atau kontrak politik dari para pendiri negara, yang kemudian didukung oleh seluruh rakyat indonesia. Sila ketuhanan merupakan pemaknaan terhadap nilai nilai religius yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan tuhan . sila kemanusiaan berhubungan dengan aspek moralitas, keteraturan dan perwujudan pranata sosial yang beradab. Sila persatuan indonesia menyiratkan makna perwujudan keastuan dan kasih sayang terhadap segenap suku bangsa dari sabang sampai merauke. Sila permusyawaratan dan perwakilan menyiratkan makna perlunya demokrasi atas dasar konsensus dalam menyikapi berbagai persoalan. Dan sila keadilan sosial menyiratkan perilaku yang transparan, adil dan merata guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan etnik yang beragam dan prural. Pada dasarnya perkembangan globalisasi telah menjadi suatu kekuatan besar yang terus menggelontor dan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan berbagsa dan bernegara. Indonesia dalam menuju peradaban yang lebih bermatabat diperhadapkan pada berbagai pengaruh ideologi-ideologi lain, termasuk ideologi radikalisme global yang menggangu pencapaian dari berbagai kebijakan yang ditetapkan. Oleh karna itu pancasila sangat dibutuhkan dalam memperkokoh bangsa sebagai dasar negara dengan mengimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat.





















B. Rumusan Masalah
1. Apa itu ideologi.
2. Apa itu ideologi terbuka dan tertutup.
3. Bagaimana hubungan antara filsafat dan ideologi.
4. Bagaimana pancasila sebagai ideologi terbuka.
5. Bagaimana pancasila sebagai asas persatuan dan keastuan bangsa indonesia.
6. Bagaimana pancasila sebagai jati diri bangsa indonesia.

C. Tujuan
1. Mengetahui Apa itu ideologi.
2. Mengetahui Apa itu ideologi terbuka dan tertutup.
3. Mengetahui Bagaimana hubungan antara filsafat dan ideologi.
4. Mengetahui Bagaimana pancasila sebagai ideologi terbuka.
5. Mengetahui Bagaimana pancasila sebagai asas persatuan dan keastuan bangsa indonesia.
6. Mengetahui Bagaimana pancasila sebagai jati diri bangsa indonesia.

































BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Ideologi

Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita’ dan ‘logos’ yang berarti ‘ilmu’. Kata ‘idea’ berasal dari kata bahasa Yunani ‘eideos’ yang artinya ‘bentuk’. Disamping itu ada kata ‘idein’ yang artinya ‘melihat’. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘idea’ disamakan artinya dengan ‘cita-cita’. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena ada cita-cita yang mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atau suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkankan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.
Apabila ditelusuri secara isitilah ide pertama kali dipakai dikemukakan oleh seorang perancis, leibinitz, De Tracy mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila leibnitz menyebutkan impian-impianya sebagai ‘one great system of truth’, dimana de tracy menyebutkan ‘idrologie’, yaitu ‘science of ideas’, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat perancis.
Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Ideologi menjadi vokabular penting didalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial ekonomi. Dalam arti ini ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Uberbau atau suprastruktur yang didirikan atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya dan karena itu mencerminkan suatu pola ekonomi tertentu.
Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan. Hal ini menyangkut:

a. Bidang politik
b. Bidang sosial
c. Bidang kebudayaan
d. Bidang keagamaan

Masalah ideologi negara dalam arti cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

a. Mempunyai derajad yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pasangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahakan dengan kesedihan berkorban.
B. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup.
Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran, maka ideologi terbuka itu merupakan    suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat.
Tanda  pengenalan lain mengenai ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan oprasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang mugkin hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut.
Sesuatu yang berlaku bagi ideologi tertutup, tidak berlaku bagi ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri.
Ideologi terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis dalam artian merupakan ideologi tertutup, kita akan menemukan bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar tertentu.

C. Hubungan antara Filsafat dan ideologi.

Filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia.
Tiap ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang jalin menjalin menjadi suatu pemikiran yang logis, adalah bersumber kepada filsafat. Dengan lain kata, yang bersumber kepada filsafat, yang bersifat mendasar dan nyata untuk ditualisasikan artinya secara potensial mempunyai kemungkinan pelaksanaan yang tinggi, sehingga dapat memberi pengaruh yang positif.
Dari uraian diatas, maka permasalahan ideologi merupakan permasalahan yang di samping berkadar kefilsafatan sekaligus menyangkut praksis. Ideologi memiliki kadar kefilsafatan karena bersifat cita-cita norma, dan sekaligus praksis karena menyangkut operasionalisasi, strategi dan doktrin. Sebab ideologi juga menyangkut hal-hal yang berdasarkan satu ajaran yang menyeluruh tentang makna dan nilai-nilai hidup.
Dari tradisi sejarah filsafat Barat membuktikan bahwa tumbuhnya ideologi deperti liberalisme, kapitalisme, marxisme, leninisme, maupun ziisme dan fasisme, adalah bersumber kepada aliran-aliran filsafat yang berkembang disana. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx dan Engela yang historis materialistik dan dialektik telah menumbuhkan suburkan ideologi marxisme /Leninisme / komunisme di negara- negara sosial komunis.

D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.
 
Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimakudkan bahwa ideologi pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antsipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya ssecara konkrit.
Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karna itusetiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap operasionalnya.
Dimensi idealtis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila pancasila: ketuhanan, kemanusiaan,persatuamn, kerakyatan dan keadilan, maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis dan filsafat pancasila.
Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tinggi dalam tertib hukum indonesia. Dalam pengertian ini maka pembukaan yang didalamnya memuat pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai ‘staatsfundamentalnorm’, agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memilii norma yang jelas.
Dimensi realistis, suatu ideologi hanya mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam kaitannya bermasyarakat maupun segala aspek penyelenggara negara.
Berdasarkan hakikat ideologi pancasila yang bersifat terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi pancasila tidak bersifat ‘utopis’ yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu ideologi pancasila bukan merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya memiliki para ideologi yang hanya besifat normatif dan tertutup.
Keterbukaan ideologi pancasila menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehigga terjadilah alkulturasi budaya. Oleh karena itu pancasila sebagai ideologi terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensial pancasila bersifat tetap.
Demikian maka bangsa indonesia yang berideologi pancasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak menutup tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Hal ini bukan saja merupakan kebijaksanaan kultural namun secara filosofis nilai-nilai budaya yang ada pada bangsa indonesia sebagai kausa materialis pancasila memiliki sifat terbuka. Dalam sejarah telah diketahui melakukan proses akultrasi, yaitu menerima masuknya budaya asing yang sesuai kemudian dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sehingga merupakan local wisdom bangsa indonesia.

E. Pancasila Sebagai Asas Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Telah dijelaskan dimuka bahwa sebelum Pancasila ditentukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia,nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala,yaitu sejak lahirnya bangsa Indonesia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun demikian keberadaann bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang hidup mandiri di antara bangsa-bangsa lain didunia tidak hanya ditentukan oleh ciri-ciri etnis,melainkan oleh sejumlah unsur khas.
Pengertian bangsa pada awal mulanya dari kata “nation” (bangsa) yang ditinjau secara ilmiah pada tahun 1882 oleh Ernest Renan dalam suatu ceramahnya di universitas Sorbone yang berjudul “Qu’est ce que c’es un Nation” ? Menurut Renan Bangsa adalah :
1. Suatu jiwa,suatu asas kerokhanian.
2. Suatu solidaritas yang besar.
3. Suatu hasil sejarah,karena sejarah itu berjalan terus. Sejarah tidak  abadi, bergerak  secara dinamis dan berubah-ubah untuk maju.
4. Bangsa bukanlah soal abadi.

Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dilahirkan dari satu nenek moyang,sehuingga kita memiliki kesatuan darah.
Memiliki satu wilayah dimana kita dilahirkan,hidup bersama dan mencari sumber-sumber kehidupan.
2. Memiliki satu wilayah dimana kita dilahirkan,hidup bersama dan mencari sumber-sumber kehidupan.
3. Memiliki kesatuan sejarah,yaitu bangsa Indonesia dibesarkan dibawah gemilangnya kerajaan-kerajaan,Sriwijaya,Majapahit,Mataram dan lain sebagainya.
4. Memiliki kesamaan nasib yaitu berada didalam kesenangan dan kesusahan,dijajah Belanda,Jepang dan lainnya.
5. Memiliki satu ide,cita-cita satu kesatuan jiwa atau asas kerokhanian,dan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatau negara Republik Indonesia.

Dengan lain perkataan bangsa Indonesia memiliki satu asas kerokhanian,satu pandangan hidup,dan satu ideologi yaitu Pancasila,yang ada dalam suatu negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi bangsa Indonesia adanya asas-asas tersebut itu adalah amat bersifat sentral .

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang berbeda-beda pula. Dalam masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan persatuan dalam suatau pertalian kebangsaaan menjadi sangat penting artinya,sehingga persaatuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis.

Perbedaan adalah merupakan bawaan dari manusia sebagai makhluk pribadi. Namun demikian bahwa sifat msnusia adalah sebagai individu dan makhluk sosial dan kedua sifat kodrat manusia tersebut harus senantiasa ada dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis yang harus dilaksanakan penjelmaanya dalam hidup bersama yaitu dalam suatu negara Indionesia. Hal inilah yang sering disebut sebagai asas kekeluargaan (gotong-royong).
Maka bagi bangsa Indonesia dalam filsafat yang merupakan asas kerokhanian  Pancasila, merupakan asas pemersatu dan asas hidup bersama.

F.  Pancasila Sebagai Jatidiri Bangsa Indonesia
Proses terjadinya Pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja namun melalui suatu proses kausalitas yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai Pandangan hidup Bangsa,dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa indonesia. Dalam pengeretian inilah maka bangsa Indonesia sebagai kausa materialis dari Pancasila. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi dirinya untuk mewujudkannya dalam sikap tingkah laku dan perbuatannya.
Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya negara Indonesia merdeka,mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental ‘diatas dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan?’  . Dengan jawaban yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki,diyakini di hayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir.
Nilai-nilai itu sebagai buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasaan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerokhaanian bangsa yang memberi corak,watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengtan masyarakat atau bangsa lain. Kenyataan yang demikian ini merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jatidiri bangsa indonesia.
Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala merupakan bangsa yang religius dalam pengertian bangsa yang percaya terhadap Tuhan penciptannya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan daan agama yang ada di Indonesia. Bukti-bukti sejarah yang menunjukan manifestasi bangsa Indonesia atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa antara lain kira-kira ditahun 2000 S.M, di zaman Neoliticum dan Megaliticum antara berupa “Menhir” yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu. Selain itu ungkapan atas pengakuan terhapa Tuhan Yang Maha Esa tercermin antara lain tuh (Kalimantan) , Sang Hyang (Jawa) , Gae Dewa (Ngada) .
Bangsa Indonesia dalam struktur kehidupan sosialnya,eksitensi (keberadaan) setiap manusia sebagaai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial diakui dihargai dan dihormati. Dalam kaitanny dengan hakikat sila kedua ‘kemanusiaaan yang adil dan beradab’ nilai-nilainya tercermin dalam sikaap tolong-menolong,menghormati manusia lain bersikap adil dan menjunjung tinggi kejujuran dan sebagainya .
Cita-cita dan kesatuan tercermin dalam berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah diseluruh nusantara sebagai budaya bangsa,seperti pengertian-pengertian atau ungkapan-ungkapan ‘tanah air’ sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air,kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau lautan dan udara : ‘tanah tumpah darah’ yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya,kesatuan antara orang dan bumi tempat tinggalnya : ‘Bhinneka tunggal ika’ yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan persatuan sekaligus. Perwujudan dari cita-cita persatuan kesatuan ini dalam sejarah bangsa Indonesia juga terungkap bahwa sejarah mencatat adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat ‘nasional’ yaitu Sriwijaya dan Majapahit .
Semangat ‘gotong-royong’, ‘siadapari’ , ‘masohi’ , ‘sambatan’ , ‘gugur gunung’ dan sebagainya ,mengungkapkan cita-cita kerakyatan kebersamaan dan solidaritas sosial. Berdasarkan semangat gotong-royong dan asas kekeluargaan,negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar atau bagian yang terkuat dalam masyarakat, baik polotik, ekonomis, maupun sosio-kultural.
Selanjutnyya struktur kejiwaan bangsa Indonesia mengakui,menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban tiap manusia,tiap golongan dan tiap bagian masyarakat. Sebaliknya, setiap anggota masyarakat, setiap golongan dan setiap bagian sadar akan kedudukannya sebagai bagian organik dari masyarakat seluruhnya, dan oleh karena itu wajib meneguhkan kehidupan yang harmonis antara semua bagian. Hubungan antara hak,kewajiban serta kedudukan yang seimbang itu merupakan cita-cita keadilan sosial.
Dengan berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia,serta diilhami oleh ide-ide besar dunia,maka para pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang dimiliki,diyakini dan dihayati kebenarannya oleh bangsa Indonesia menjadi Pancasila yang rumusannya seperti yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam hubungan seperti inilah maka Pancasila yang kausa material isinya bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa ini, meminjam istilah Margareth Mead, Ralp Linton, dan Abraham Kardiner dalam Anthropology to Day, disebut sebagai National Character. Selanjutnya Linton lebih condong dengan istilah Peoples Character, atau dalam suatu negara disebut sebagai National Identity, atau menurut istilah populer disebut sebagai ‘Jatidiri’ bangsa Indonesia .



 
BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘idea’ disamakan artinya dengan ‘cita-cita’. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan.
Sesuatu yang berlaku bagi ideologi tertutup, tidak berlaku bagi ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri.
Semangat ‘gotong-royong’, ‘siadapari’ , ‘masohi’ , ‘sambatan’ , ‘gugur gunung’ dan sebagainya, mengungkapkan cita-cita kerakyatan kebersamaan dan solidaritas sosial. Berdasarkan semangat gotong-royong dan asas kekeluargaan, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar atau bagian yang terkuat dalam masyarakat, baik polotik, ekonomis, maupun sosio-kultural.

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam mengerjakan makalah diatas dengan sumber sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.














DAFTAR PUSTAKA

Attamimi, A Hamid S., 1991, “Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa
Indonesia”,dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi, BP 7 Pusat, Jakarta.
Ihza Mahendra Yusril, 1999, Ideologi dan Negara, dalam Gazali Yusril Ihza Mahendra Tokoh
Intelektual Muda, Rajawali, Jakarta.
Poespowardoyo Soeryanto, 1991, Pancasila Sebagai Ideologi Negara Ditinjau Dari Segi
Pandangan Hidup Bersama Dalam “Pancasila Sebagai

Makalah ASURANSI

MAKALAH
Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis
“Asuransi”

DOSEN PENGAMPU
Rifky Ardhana K S, SE, MM
DISUSUN OLEH
Fira Alfia


FAKULTAS EKONOMI PRODI MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ‘ULUM LAMONGAN
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho Nya-lah penulis dapat menyelesaikan makalah ini. makalah ini disusun untuk memenuhi kewajiban dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis
Dalam penulisan makalah tentang “Asuransi” dan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pengantar Keorganisasian ini tidak jarang penulis menemukan hambatan dan kesulitan, tapi dengan kemauan dan usaha yang keras penulis akhirnya dapat menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini, masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk menjadikan Makalah ini lebih baik lagi dan semoga dapat berguna bagi pembaca.
Lamongan, 18 april 2019

Penyusun










 
DAFTAR ISI
Judul 1
Kata pengantar 2
Daftar isi 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 4
1.2 Rumusan masalah 4
1.3 tujuan 4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian asuransi 5
2.2 Dasar hukum asuransi 5
2.3 Jenis-jenis asuransi 6
2.4 Prinsip asuransi 8
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan 9
Daftar pustaka 10





BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di Zaman sekarang ini banyak resiko dimasa depan dapat terjadi kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, misalnya yang terjadi dalam kecelakaan, kematian maupun sakit semua itu dapat menimpa seseorang yang membuat kerugian besar bagi yang mengalaminya. Oleh karena itu setiap resiko yang dihadapi oleh seseorang harus ditanggulangi sebelum mengalami kerugian yang leih besar lagi. Salah satunya cara menanggulanginya adalah dengan menggunakan jasa asuransi. Saat ini perusahaan asuransi sudah banyak di Indonesia hal-hal apa pun bisa diasuransikan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan asuransi?
2. Apa dasar hukum dari asuransi?
3. Apa saja jenis-jenis asuransi?
4. Apa saja prinsip asuransi?
1.3  Tujuan
1. Mengetahui tentang pengertian asuransi
2. Mengetahui tentang dasar hukum dari asuransi
3. Mengetahu tentang jenis-jenis asuransi
4. Mengetahui tentang prinsip asuransi







BAB II
PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN ASURANSI
Di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992, pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggkan.
Perjanjian asuransi akan dituangkan didalam surat perjanjian yang disebur polis. Di dalam polis ini secara rinci akan disebutkan mengenai syarat-syarat, hak-hak dan kewajiban-kewajiiban kedua belah pihak. Termasuk pula menyebutkan perihal jumlah pertanggungan, jangka waktu perjanjian asuransi, dan risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi sebagai penanggung.
2.2 DASAR HUKUM ASURANSI
Asuransi semula diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam perkembangannya dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.
Selain itu untuk melengkapi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi, dikeluarkan pula beberapa surat keputusan Menteri Keungan, yaitu:
a. Nomor 223/KMK.017/1993 tanggal 26 februari 1993 tentang izin perusahaan asuransi dan reasuransi, pemen ini telah diubah dengan pemen Nomor 158/PMK.010.2008
b. Nomor 224/KMK.017/1993 tanggal 26 februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi
c. Nomor 225/KMK.017/1993 tanggal 26 februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha asuransi dan perusahaan reasuransi
d. Nomor 226/KMK.017/1993 tanggal 26 februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha penunjang usaha asuransi
e. Nomor 79/PMK.010/2009 tentang sanksi administrasi berupa denda dan tata cara penagihannya terhadap perusahaan asuransi
f. Nomor 81/PMK.03/2009 tentang jenis usaha asuransi

2.3 JENIS-JENIS ASURANSI
Di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992, disebutkan bahwa obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang.
Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan beberapa jenis asuramsi yaitu:
a. Dilihat dari segi fungsinya
1) Asuransi kerugian.
Seperti disebutkan di dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1992. Asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk ausransi kerugian ini adalah:
• Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan, kapal terbang dan lainnya.
• Asuransi pengangkutan meliputi marine hul policy, marine cargo policy dan freight
• Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian dan lainnya.
2) Asuransi jiwa (life insurance)
Merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggunggkan. Yang termasuk asuransi jiwa ini adalah:
• Asuransi berjangka
• Asuransi tabungan
• Asuransi seumur hidup
• Anuity contrak insurance (anuitas)
3)  Reasuransi (reansurance)
Memberikan jasa dalam pertanggungan ualang terhadap risiko yang diahadapi oleh perusahaan asuransi tergadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa. Jenis asuransi ini sering disebut sebagai asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan kedalam:
• Bentuk treaty
• Bentuk facultative
• Bentuk kombinasi antar keduannya

b. Dilihat dari segi kepemilikannya
1. Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebgaian besar atau bahkan 100 persen oleh pemerintah indonesia
2. Asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)
3. Asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis  ini biasanya beroperasi diindonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dalam jelas kepemilikannya dimiliki oleh 100 persen pihak asing.
4. Asuransi milik campuran. Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimilik campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.


Selain jenis-jenis asuransi seperti yang disebutkan diatas, di dalam undang-undang Nomor 2 tahun 1992 menyebutkakn pula bentuk-bentuk usaha penunjang usaha asuransi seperti
1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan asuransi dan penaganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Usaha penilai kerugian asuransi, yang memberikan  jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan
4. Usaha konsultan aktuaria, yang memberikan jasa konsultasi aktuaria
5. Usaha agen asuransi, yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.


2.4 PRINSIP ASURANSI
Prinsip dasar di dalam asuransi antara lain:
1. Insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum
2. Utmost good faith, yaitu sutau tindakan untuk mengungkapan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak
3. Proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang bari di independen
4. Indemnity, yaitu suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjaidnya kerugia (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278)
5. Subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.















BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Di zaman dahulu banyak sekali masyarakat yang tidak paham tentang pengertian asuransi dan tidak mengerti dampak positif dari asuransi, tetapi sekarang perusahaan asuransi sudah banyak di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat maka pengertian dan pentingnya semakin luas dimasyarakat. Asuransi sendiri pada perkembangannya mengalami banyak perubahan dan semakin banyak jenisnya dari mulai hal yang wajar sampai hal-hal yang tidak wajar pun bisa diasuransikan. Banyak masyarakat yang menggunakan jasa asuransi didalam kehidupan sehari-hari karena saat ini banyak sekali resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebelum semua itu dihadapi terlebih dahulu kita menanggulanginya agar tidak terjadi kerugian besar.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberi pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk pemberian suatu pembayaran uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.








DAFTAR PUSTAKA

Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana Fathoeddin. 2017. Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan BisnisMitra. Jakarta:Mitra Wacana Media

Makalah "HUKUM PERIKATAN dan PERJANJIAN"

MAKALAH
” HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN”
Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aspek hukum dalam ekonomi serta sebagai bahan presentasi.

DOSEN PENGAMPU
Rifky Ardhanak. Saputra, SE, MM
DISUSUN OLEH
1. Fira Alfia   (18042078)
2. M. Kharis (18042083)
3. Siti mabruroh (18042088)


PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT Yang Maha Ilmu karena telah memberikan petunjuk kepada penyusun dalam melakukan penyusunan makalah aspek hukum dalam ekonomi dengan sub tema hukum perikatan dan perjanjian. Shalawat senantiasa kami lantunkan untuk beliau nabi Muhammad SAW yang telah membukakan pintu kegelapan menuju cahaya terang benderang. Berkat perjuangannyalah, kami bisa belajar sampai detik ini.
Makalah aspek hukum dalam ekonomi dengan sub tema hukum perikatan dan perjanjian ini berisi pembahasan tentang  hukum hukum apa saja yang ada dalam ekonomi, yaitu hukum perikatan dan perjanjian. Mulai dari pengertian, asas asas perjanjian, syarat syarat sah nya perjanjian, prestasi dan wan prestasi dan lainya kami sajikan dalam makalah ini. Selain berisi teori-teori yang kami peroleh dari beberapa buku literatur, Atas terselesaikannya penyusunan makalah aspek hukum dalam ekonomi dengan sub tema hukum perikatan dan perjanjian ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada bapak rifky ardhanak. Saputra, SE, MM. selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek hukum dalam ekonomi  serta  kasih kepada Teman-teman satu tim yang sudah bekerjasama dengan baik. Kami berharap dengan adanya makalah tentang pegadaian ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca. Apabila dalam penyusunan makalah ini ada kata-kata dan tata penulisan yang kurang tepat, kami mohon pembaca memberikan saran agar kami bisa memperbaiki di kemudian hari.
  Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.


Lamongan , 20  Februari 2019
Penyusun


Kelompok 2



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB 1 PENDAHULUAN 4
A.Latar Belakang Masalah 4
B.Rumusan Masalah 5
C.Tujuan 5
BAB II PEMBAHASAN 6
A. Pengertian Perikatan dan Perjanjian 6
B.Asas Asas Perjanjian 6
C.Syarat Sahnya Perjanjian Serta Batal dan Pembatalan Perjanjian 8
D.Prestasi Dan Wan Prestasi 8
E. Risiko didalam hukum perjanjian 9
F. keadaan memaksa (Overmacht) 10
BAB III  PENUTUP 11
A.Kesimpulan 11
B.Saran 11
DAFTAR PUSATAKA 12









BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam kehidupan sehari hari banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka disetiap harinya selalu melakukan perikatan. Hal hal seperti memberi suatu barang, sewa menyewa, pinjam meminjam, hal tersebut termasuk suatu perikatan. Perikatan di indonesia, diatur dalam buku ke III KUH Perdata. Dalam hukum perdata, banyak sekali cakupannya, salah satunya adalah perikatan. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwahukum lain yang menimbulkan perikatan.
Di dalam hukum perikatan, setiap orang dapat melakukan perikatan yang bersumber dari perjanjian, perjanjian apapun atau bagaimanapun baik itu yang diatur dalam undang undang ataupun tidak, inilah yang disebut kebebasan berkontra. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang undang. Syarat syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas diatur didalamnya.
Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang konsep perikatan dan hal hal yang terkait didalamnya sampai dengan berakhirnya atau terhapusnya suatu perikatan.










B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian Perikatan dan Perjanjian.
2. Apa saja Asas Asas Perjanjian.
3. Apa saja Syarat Sahnya Perjanjian Serta Batal dan Pembatalan Perjanjian.
4. Apa itu Prestasi Dan Wan Prestasi.
5. Apa saja Risiko didalam hukum perjanjian.
6. Apa definisi keadaan memaksa (Overmacht).

C. TUJUAN
1. Mengetahui Pengertian Perikatan dan Perjanjian.
2. Mengetahui Asas Asas Perjanjian.
3. Mengetahui Syarat Sahnya Perjanjian Serta Batal dan Pembatalan Perjanjian.
4. Mengetahui Prestasi Dan Wan Prestasi.
5. Mengetahui risiko didalam hukum perjanjian
6. Mengetahui definisi keadaan memaksa (Overmacht).












BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PERIKATAN  DAN  PERJANJIAN
Perikatan dan perjanjian suatu hal yang berbeda, perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang undang. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dan bisa juga tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu, perikatan  telah lahir karna undang undang memang telah mengaturnya, misalnya persoalan aliementasi yaitu perikatan anatara seorang anak untuk mengurus orang tuanya yang sudah miskin. Hal ini telah diatur di dalam KUHPerdata pasal 321.
Menurut Prof Subekti perikatan yaitu suatu hubungan hukum ( mengenai kekayaan harta benda ) antara dua orang yang memberi hak yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain. Sedangkan orang yang lainnya ini di wajibkan memenuhi tuntutan tersebut.
perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada sesorang lain/ dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sutau hal. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataanyang mengandung janji janji/ kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
perikatan merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak sedangkan perjanjian mengandung pengertian yang kongkrit. Hal ini dikatakan demikian karna kita tidak dapat melihat dengan panca indra suatu perikatan. Sedangkan perjanjian dapat dilihat atau dibacasuatu bentuk perjanjian atau pun didengar perkataan perkataannya yang berupa janji.

B. ASAS  ASAS PERJANJIAN
Ada tujuh ( 7 ) jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya :
1. Asas Sistem Terbukanya Hukum Perjanjian
Hukum perjanjian yang diatur dalam buku III  KUHPerdata merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya ketentuan ketentuan hukum perjanjian yang termuat didalam buku iii kuhperdata hanya merupakan hukum pelengka, yang bersifat melengkapi. Jadi boleh tidak di indahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian, sekalipun untuk itu tetap perlu memperhatikan asas hukum lain nya.
2. Asas Konsensualitas
Asas konsensualitas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yg dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kespakatan dari para pihak yang membuat perjanjianatau perjanjian yang telah ada dan sah sejak saat terjadinya kesepakatan.
3. Asas Personalitas
Asas ini bisa diterjemahkan sebagai  asas kepribadian. Yang berarti pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian tersebut untuk kepentingan sendiri. Dengan kata lain tak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.
namun asas ini dapat dikecualikan yaitu dengan adanya derden beding/ perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seseorang membuat perjanjian. Dimana perjanjian itu ia memperjanjikan hak hak bagi orang lain. Hal ini diatur didalam pasal 1317 kuhperdata. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga ini antara lain secara kongkrit dapat terlihat didalam perjanjian ansuransi yaitu ansuransi beasiswa.

4. Asas I’tikad Baik
Pada dasarnya semua perjanjian itu dibuat haruslah dengan i’tikad baik (in good fait/togoeder trouw). Hal ini disebutkan didalam pasal 1338 ayat (3) kuhperdata.
Pengertian i’tikad baik mempunyai dua arti :
A. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma norma kepatutan dan kesusilaan.
B. Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki i’tikad baik.

5. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini tercantum dalam  pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang semua isinya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.
Asas ini sangat  erat kaitannya dengan asas sytem terbukanya hukum perjanjian. Karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam pasal 1320 kuhperdata. Sekalipun menyimpang dari ketentuan ketentuan hukum perjanjian dalam buku iii kuhperdata tetap mengikat sebagai undang undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.
Sebagai konsekuensi dari asas  ini, adalah bahwa siapapun selain para pihak yang membuat perjanjian yang telah dibuat dan tidak ada seorangpun yang dapat mengurangi hak orang lain selain yang telah ditentukan didalam perjanjian yang dibuat. Konsekuensi lainnya adalah apabila terjadi sengketa atas perjanjian dimaksud maka hakim akan menyelesaikan sengketanya sesuai dengan isi perjanjian itu.
Asas ini merupakan dasar bagi istilah  ‘’kebebasan berkontrak’’. Sesungguhnya istilah kebeasan berkontrak mengandung unsur unsur :
a. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian
b. Kebebasan untuk tidak  mengadakan perjanjian
c. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun
d. Kebebasan untuk menentukan sendiri isi  atau syarat syarat perjanjian.
6. Asas Force Majeur
Asas ini dikenal juga dengan asas Overmachi atau asas keadaan memaksa. Asas ini memberikan kebeasan bagi debitur dari segala kewajiban nya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karna suatu sebab yang memaksa.
keadaan memaksa ini adalah suatu keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa apa terhadap keadaanatau peristiwa yang timbul diluar dugaannya, misalnya debitur tidak dapat memenuhi perjanjian akibat terjadinya kebakaran atau bencana alam.

7. Asas Exeptio Non Adiempleti Contractus.
Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi para debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhi perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian. Asas ini terutama berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik.

C. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SERTA BATAL DAN PEMBATALAN PERJANJIAN.
1. Syarat Subyektif Dan Syarat Obyektif
 Syarat subyektif
a. Adanya kesepakatan para pihak
b. Adanya kecakapan para pihak.
 Syarat obyektif
a. Adanya objek yang jelas.
b. Adanya sebab yang dihalalkan atau dibenarkan hukum.

2. Dapat Dibatalkan Dan Batal Demi Hukum
Kesepakatan yang merupakan salah satu syarat subyektif dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut mengandung unsur unsur paksaan, penipuan atau kekeliruan.apabila perjanjian yang dibuat mengandung salah satu unsur tersebut serta apabila pihak yang membuat belum dewasa, perjanjian dapat dibatalkan.
Sedangkan apabila perjanjian tidak memuat syarat obyektif, sebaba karna tidak adanya obyek perjanjian yang jelas atau perjanjian tersebut tidak dibnarkan oleh hukum. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada  tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu.

D. PRESTASI DAN WAN PRESTASI
1. Prestasi
Suatu hubungan hukum yang lahir karena perjanjian dan senantiasa melibatkan minimal dua pihak, yaitu debitur dan kreditur. Debitur wajib melakukan ‘’Prestasi’’ dan prestasi inilah yang dikenal sebagai obyek dari perikatan.
Prestasi tersebut bentuknya ialah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Syarat dari prestasi ialah tertentu, dapat ditentukan harus mungkin. Halal.
Obyek perikatan yang berupa prestasi ini menurut pasal 1333 dan pasal 1465 ayat (2)  dan ayat (3) KUHPerdata adalah sekurang kurangnya dapat ditentukan.

2. Wan Prestasi
Wan prestasi adalah apabila seseorang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya sebagaimana  mestinya. Tindakan tidak melalakukan kewajiban tersebut dikenal dengan sebutan wan prestasi. Seseorang dikatakan  melakukan wan prestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajibannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjiakan.
Perihal wan prestasi dari pihak debitur ini, harus diberikan peringatan terlebih dahulu ( sommatie) dan harus dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana disebut  didalam pasal 1238 KUHPerdata.
Apabila debitur melakukan wan prestasi, ada 4 cara yang dapat dipilih unrtuk dilakukan seorang kreditur :
1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun pelaksanaanya sudah terlambat.
2. Kreditur dapat meminta ganti rugi saja.
3. Kreditur dapat meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan sekaligus disertai permintaan ganti rugi.
4. Kreditur dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian,disertai ganti rugi.
Ganti rugi yang dapat di tuntut karena wan prestasi yaitu :
1. Kosten, yaitu kerugian yang berupa biaya biaya kongkrit yang telah dikeluarkan.
2. Schadan, yaitu kerugian yang sungguh sungguh menimpah harta bendanya.
3. Interessen, yaitu keuntungan yang akan diperoleh nya seandainya piak debitur tidak lalai.

E. RISIKO DIDALAM HUKUM PERJANJIAN
Yang dimaksud risiko didalam hukum perjanjian adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang merupakan akibat dari peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak.
Berdasarkan pasal pasal yang terdapat didalam kuhperdata, kerugian dapat dibebabankan kepada kreditur tapi dapat juga dapat dibebankan oleh debitur. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa apabila barang nya tertentu misalnya mobil merek tertentu dan sudah dilakukan kesepakatan, maka apabila terjadi kerugian. Beban kerugian berada ditangan pembeli.
sedangkan apabila barangnya berupa barang hitungan, ukuran, timbangan. Maka risiko tetap berada ditangan penjual.


F. KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)
Yaitu suatu keadaan diluar kekuasaan pihak debitur, yang menjadi dasar hukum untuk memaafkan kesalahan pihak debitur. Overmacht mengandung dua unsur :
1. Keadaan diluar kekasaan pihak debitur dan bersifat memaksa.
2. Keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, sehingga pihak debitur tidak memikul risiko.
Jenis jenis Overmacht :
1. Bersifat Absolute.
2. Bersifat Relatif.

















BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun undang undang dapat berakhir karena beberapa hal diantaranya adalah karna pembayaran, kompensasi, pembayaran utang dll. Sementara itu, hapusnya suatu perjanjian berbeda dengan perikatan, karena suatu perikatan dapat dihapus, sedangkan persetujuan yang merupakan sumber nya masih tetap ada.

B. SARAN
Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam mengerjakan makalah diatas dengan sumber sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

Makalah IAD "Mengoperasi embrio Dalam kandungan

MAKALAH
ILMU DASAR ALAMIAH
" MENGOPERASI EMBRIO DALAM KANDUNGAN"

Disusun oleh kelompok 6
1. Ismawati (18042073)
2. Fira Alfia(18042078)
3. Nila Kurnia A ( 18042062)
4. M.Kharis(18042083)

Dosen pengampu: Arif Rahmatullah M.Si


FAKULTAS EKONOMI PRODI MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ‘ULUM LAMONGAN
TAHUN PELAJARAN 2019










BAB II
PEMBAHASAN
1.1 pembedahan janin
1) Pengertian pembedah janin
 Pembedahan janin juga dikenal sebagai pembedahan rekonstruksi janin, [1] pembedahan antenatal, pembedahan prenatal, [2] adalah cabang kedokteran ibu-janin yang sedang berkembang yang mencakup berbagai teknik teknik bedah yang digunakan untuk mengobati cacat lahir pada janin yang masih dalam kandungan. Fetal surgery atau operasi janin merupakan terapi bedah untuk memperbaiki kelainan bawaan pada janin sebelum dilahirkan. Jadi, tindakan koreksi/pengobatan  dilakukan  saat  janin  masih  berada di dalam  kandungan ibu. Dengan  menggunakan  alat-alat  bedah  canggih  dengan  teknologi khusus, operasi ini mampu mengoreksi kelainan bawaan yang ada sejak dini.
 Ada tiga jenis utama : [1] operasi janin terbuka, yang melibatkan pembukaan uterus sepenuhnya untuk operasi janin. [2] pembedahan mikroskopik invasif  minimal, yang  menggunakan sayatan kecil dan dipandu oleh  fetoskopi dan  sonografi.  [3]  terapi  janin perkutan, yang  melibatkan  menempatkan kateter di bawah bimbingan USG terus menerus.
 Intervensi  janin  relatif  baru. Teknologi  maju  memungkinkan diagnosis  penyakit  dan  masalah  bawaan  sejak  dini  dan lebih  akurat  pada janin. Sebagian  besar masalah  tidak  memerlukan atau tidak dapat diobati melalui intervensi janin. Pengecualian adalah masalah anatomi yang memungkinkan  koreksi  dalam  Rahim  dan mungkin bermanfaat secara signifikan dalam  pengembangan  dan  kelangsungan  hidup  janin  di  masa depan. Koreksi dini (sebelum kelahiran) dari masalah ini kemungkinan akan meningkatkan  kemungkinan  bayi  yang  sehat dan relatif normal.
 Secara  umum,  terdapat  tiga teknik  operasi untuk memperbaiki kelainan janin yang masih berada di dalam kandungan, yaitu:
1. Open Fetal Surgery
Operasi janin terbuka atau open fetal surgery merupakan tindakan menyayat  pada rahim besar, agar  dapat  melakukan  tindakan  pada  janin. Teknik  histerotomi (bedah caesar)  dilakukan dengan cara sebagian janin diangkat  sehingga  area yang  perlu  dioperasi terbuka. Setelah  melakukan operasi  korektif, janin  dikembalikan  dan  rahim tertutup.

Dalam beberapa kasus, operasi pada janin dijadwalkan bertepatan dengan kelahiran.  Pembedahan  dilakukan  pada bayi  setelah  operasi  sesar, tapi sebelum  tali  pusat dipotong, agar  janin ditopang  oleh  plasenta ibu  dan tidak harus bernafas sendiri.
Metode ini dikenal sebagai EXIT (ex utero intrapartum treatment) biasanya  digunakan  saat  janin  menderita  cacat  bawaan yang menghalangi jalan nafas, seperti teratoma serviks. EXIT memberi waktu kepada ahli bedah untuk  melakukan  beberapa  prosedur  mengamankan  jalan  napas  bayi, sehingga pada  saat  pusat  terpotong  dan  bayi dipastikan harus bernafas, pastikan bayi memiliki jalan napas yang tidak terblokir.
2. Minimally Invasive Fetoscopic Surgery
Sayatan pada rahim kecil, untuk selanjutnya dipandu oleh kamera (fetoskopi) dan USG guna  melakukan  pembedahan.
PREGNANCY / BIRTH
Salah satu janin kembar marissa nasution meninggal  dunia, jantung putrinya berhenti  setelah  melalui  operasi  fetal. Salah satu janin kembar marissa nasution meninggal dunia. instagram.com/marissaln. Onic Metheany. Onic Metheany. 16 Februari 2018
Hati orang tua  mana  yang tak patah ketika mengetahui anak  yang tengah  dinantikan tiba-tiba  jantungnya  berhenti. Hal ini tengah dialami oleh artis dan pembawa acara, Marissa Nasution. Istri dari Warren Conrad ini harus menghadapi  kenyataan  bahwa salah  satu  janin putrinya  meninggal  dunia.
Berikut informasi mengenai kehamilan anak kembar Marissa Nasution.
1. Diketahui jantungnya berhenti sejak awal februari
Instagram.com/marissaln. Melalui akun Instagramnya @marissaln, Marissa  Nasution  mengungkapkan  curahan  hatinya  mengenai  kehilangan salah satu janinnya. “On the 7th February 2018 our daughter Moana’s heart stopped beating after undergoing fetal surgery. As parents we are both heartbroken  and  devastated  grieving  for  our  daughter  but  at the same time her sister is fighting every day to survive and become stronger. Mama and baby are recovering now in Singapore. For now we hope that you can put our little fighter  and our  little  Moana  in your prayers. Thank you, mama  marissa and papa benedikt.”
Seperti  yang  diungkapkan  melalui  caption fotonya, saudara kembar dari anaknya masih bertahan  dalam  kandungan Marissa Nasution. Marissa melakukan  operasi  fetal  di  Singapura.  Pada  caption-nya,  ia mengatakan bahwa  dirinya  beserta  bayinya  sudah  dalam  masa  pemulihan.
2. Suami yang terus menguatkannya
Instagram.com/marissaln. Meski  sedih  harus  kehilangan  salah  satu bayi kembarnya, Marissa begitu bersyukur karena memiliki suami yang begitu mencintainya dan menguatkan langkahnya. Tepat di hari Valentine, Marissa memposting foto yang mengungkapkan bagaimana sang suami begitu indah dimatanya. Marissa begitu berterima kasih kepada sang suami yang terus memegang  tangannya  pada  setiap  langkahnya.
“The  last  days  have  not  been easy on us but in our  grief  together  I have  truly  seen  you  and  what a wonderful father  you  have already  become. You  love  our  little  girls  so  much  and  it  broke my heart seeing you in pain but I am so endlessly grateful  for your  selfless love, for me and our baby girls. Thank  you  for  holding  my hand  every step of the way. Thank you for being my husband. Happy Love Day, to the moon and back.”
2) Apa itu operasi fetal?
Instagram.com/marissaln. EDITORS' PICKS. Penyebab Infertilitas pada perempuan  dan upaya  pengobatannya. biaya persalinan  normal di rumah sakit besar  area  jakarta  selatan. sebelum terlambat, ketahui 5 bahaya memasang kawat gigi saat hamil. pada  caption  instagramnya, marissa nasution menyebutkan operasi fetal. sebenarnya apa itu operasi fetal ya, ma..
Dilansir dari medicinenet.com, fetal  surgery  atau  operasi  janin adalah perawatan bedah janin sebelum kelahiran. Operasi ini juga disebut operasi prenatal  atau  antenatal.  Misalnya,  jika  janin  memiliki  bentuk hernia diafragma bawaan yang parah, di mana hati berada di dada dan perkembangan paru-paru sangat dibatasi, operasi janin dilakukan untuk mengurangi tingkat keparahan masalah tersebut dan memungkinkan bayi untuk hidup sampai kelahiran.
3) Teknik dari operasi fetal
Dilansir  dari  childrenshospital.org,  terdapat   dua  kategori teknik operasi fetal, yaitu:


1. Open fetal surgery
Teknik  histerotomi  (bedah caesar) dilakukan dengan cara sebagian janin diangkat  sehingga  area  yang  perlu dioperasi terbuka. Setelah melakukan operasi  korektif,  janin  dikembalikan  dan  rahim tertutup. Dalam beberapa kasus,  operasi  pada  janin dijadwalkan bertepatan dengan kelahiran. Pembedahan  dilakukan   pada   bayi  setelah  operasi  sesar, tapi sebelum tali pusat  dipotong,   agar  janin  ditopang  oleh  plasenta  ibu dan tidak harus bernafas sendiri. Metode ini dikenal sebagai EXIT (ex utero intrapartum treatment) biasanya digunakan saat janin menderita cacat bawaan yang menghalangi  jalan  nafas, seperti  teratoma  serviks. EXIT memberi waktu kepada  ahli bedah untuk melakukan beberapa prosedur mengamankan jalan napas bayi, sehingga pada saat pusat terpotong dan bayi dipastikan harus bernafas, pastikan bayi memiliki jalan napas  yang  tidak  terblokir.
2. Fetoscopic surgery
Jenis operasi ini menggunakan teknik invasif minimal, lebih sering digunakan daripada operasi terbuka. Ahli bedah menggunakan fiber-optic telescopes  dan  alat  yang  dirancang khusus untuk masuk ke dalam rahim melalui lubang  bedah  kecil  demi memperbaiki malformasi bawaan tanpa sayatan besar  atau  mengeluarkan janin dari rahim. Alternatif ini kurang traumatis dan mengurangi kemungkinan persalinan prematur.

4) Percutaneous fetal therapy
Tindakan  ini  menggunakan  kateterisasi  dengan  panduan  USG  untuk mengoperasi janin. Saat ini, tindakan operasi pada janin lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kelainan anatomi seperti masalah pada katup jantung, kelainan paru, menghilangkan sumbatan pada saluran kemih, atau mengoreksi kelainan saraf.
Di luar negeri, misalnya Amerika Serikat, tindakan koreksi pada kelainan-kelainan  tersebut  dapat  bermanfaat  untuk menunjang pertumbuhan dan  perkembangan janin, serta meningkatkan peluang melahirkan bayi yang sehat dan relatif normal. Pada kasus kehamilan kembar seperti Marissa, fetal surgery  biasanya  dilakukan  untuk  mengatasi  twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS), dimana aliran darah dan nutrisi pada janin yang satu lebih banyak dari janin yang lain. Operasi yang dilakukan sesungguhnya untuk mengoreksi kelainan pembuluh darah yang menyebabkan salah satu janin memiliki  berat  lebih  besar  daripada  saudara kembarnya. Pada kasus TTTS, tidak ada batasan khusus mengenai waktu yang tepat untuk melakukan fetal surgery. Namun pada umumnya, tindakan ini dilakukan pada trimester dua kehamilan.
5) Risiko Fetal Surgery yang perlu Anda tahu
Sama  seperti  operasi  pada umumnya, fetal surgery pun memiliki banyak  risiko, baik  pada  janin  maupun  ibu. Tindakan   yang  bermanfaat  untuk  janin  dapat  membahayakan  ibu. Sebaliknya, tindakan  yang  bermanfaat bagi ibu  dapat  berdampak  negative  terhadap  proses kehamilan  dan  janin.
Risiko pada ibu dapat berupa ketuban pecah dini, melahirkan secara prematur, infeksi  pada  luka operasi, infeksi selaput ketuban, perdarahan, lepasnya plasenta, mengalami komplikasi sehingga rahim akhirnya harus diangkat, kerusakan organ sekitar rahim hingga kematian.
Fetal surgery tidak selalu dapat memperbaiki kualitas hidup janin. Malah, risikonya  sangat  besar  bagi  sang  ibu,  kendati sampai saat ini belum ada laporan adanya kematian ibu akibat tindakan ini. Oleh karena itu, bila pada akhirnya  fetal  surgery  menjadi  pilihan, risiko dan manfaatnya benar-benar harus  dipertimbangkan  dan  didiskusikan  bersama-sama  oleh  tim medis dan ibu hamil beserta pasangan.
6) Menangani kelainan  janin  dalam  kandungan
Peningkatan  kemampuan  di bidang  pemeriksaan prenatal dan pencitraan  pada  janin  memungkinkan  semakin  banyak  kondisi  kesehatan yang dapat didiagnosis pada saat janin masih berada di dalam kandungan. Kemampuan  tersebut  telah  membantu  para  pakar  kesehatan  untuk  tidak hanya menentukan diagnosis, namun juga melakukan penanganan dengan lebih cepat pada saat janin masih berada di dalam kandungan. Tentu saja hal ini dilakukan bila dinilai dibutuhkan.
Lewat tindakan pembedahan yang mutakhir dan berteknologi tinggi, beberapa kelainan bawaan yang mengancam jiwa dan bisa menyebabkan kecatatan dapat ditindaklanjuti. Tindakan tersebut bisa dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran bayi terlebih dahulu. Hal  ini  tentunya  memberikan  harapan baru bagi banyak keluarga. Oleh sebab itu, tim yang menangani pasien pun harus mencakup  pakar dari berbagai disiplin ilmu. Seiring dengan terus berkembangnya bidang fetal medicine atau ilmu kedokteran yang mendalami kesehatan janin, semakin  banyak  calon bayi  yang dapat memperoleh penanganan  sebelum k elahiran.
7) Kondisi yang memerlukan fetal surgery
Salah satu kelainan bawaan yang telah berhasil ditangani dengan fetal surgery adalah spina bifida. Ini adalah kondisi di mana tulang belakang tidak menutup  dengan  sempurna  pada  saat  perkembangan  janin.
Kondisi ini umumnya dapat terdeteksi pada awal kehamilan dan dikaitkan  dengan  kurangnya  asupan  asam  folat  pada wanita yang mengandung. Untuk menangani kondisi ini, dapat dilakukan operasi pada saat kelahiran. Akan tetapi, beberapa kasus dikaitkan dengan adanya masalah kehamilan seperti kesulitan berjalan dan berbagai masalah kesehatan lain. Oleh sebab itu, para pakar di bidang bedah berspekulasi bahwa bila operasi dilakukan lebih dini, dampak klinis yang terjadi pada bayi di masa pertumbuhan dapat diminimalkan.

8) Kapan waktu ideal dilakukan fetal surgery?
Dari berbagai penelitian yang dilakukan, dikemukakan bahwa waktu yang  paling ideal untuk dilakukan fetal surgery pada spina bifida adalah pada usia kehamilan 24–26 minggu.Hal ini dikarenakan bahwa pada usia tersebut, kemungkinan untuk menghindari cedera saraf lebih tinggi. Kemungkinan untuk bayi dapat tertolong bila terdapat komplikasi dan harus dilahirkan segera juga tinggi. Namun di beberapa negara maju, fetal surgery  juga  sudah dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus lain. Misalnya hernia diafragmatika kongenital, obstruksi saluran kemih bawah, transfusi intrauterin, beberapa jenis tumor, dan sebagainya. Fetal surgery  merupakan  salah satu bagian dari ilmu kedokteran yang terus berkembang dengan pesat. Diharapkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak janin yang dapat tertolong dengan berbagai teknik fetal surgery.
Sebagian besar  gangguan yang didiagnosis sebelum kelahiran paling baik ditangani dengan pengobatan setelah lahir. Namun, beberapa penyakit dengan konsekuensi perkembangan yang dapat diprediksi dapat mengambil manfaat dari perawatan janin. Intervensi bedah pada janin manusia telah dilakukan selama lebih dari dua dekade di Amerika Serikat, terutama di dua pusat. Baru-baru ini, operasi janin telah menjadi upaya internasional, dengan hampir selusin pusat di seluruh dunia. Juga hingga baru-baru ini, hanya janin dengan cacat yang mengancam jiwa yang dianggap sebagai calon untuk perbaikan prenatal. Sekarang prosedur bedah janin sedang dilakukan untuk kondisi yang tidak mematikan. Meskipun ada perluasan operasi janin, beberapa pertimbangan etis masih ada.

9) Pertimbangan etis
Konflik mendasar dalam operasi janin adalah menyeimbangkan risiko bagi ibu dan janin terhadap manfaat potensial hanya bagi janin.1 Karena ibu adalah pengamat yang tidak bersalah dalam upaya keterlibatannya hanya melibatkan risiko. Intervensi besar untuk menyelamatkan nyawa janin tampaknya diperlukan jika risiko ibu dapat diminimalisir dan hasil janin yang baik terjamin.2,3 Jika seseorang dapat meminimalkan risiko ibu dengan menghindari histerotomi dan risiko ruptur uterus seumur hidup yang menyertainya maka peningkatan yang lebih kecil dalam hasil janin mungkin ditoleransi. Komite pengawasan janin telah dibentuk di sebagian besar pusat  yang  melakukan operasi janin untuk bertindak sebagai penasehat multidisiplin dan komite penjaminan kualitas. Komite-komite ini meninjau setiap prosedur bedah janin tunggal yang dilakukan di institusi mereka. Bidang yang baru lahir ini sebagian besar diatur sendiri melalui komitmen dari mereka yang terlibat dalam Kedokteran  Janin  Internasional dan  Masyarakat Bedah.
Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada 1980-an yang mendasari aplikasi klinis bedah janin sebagian besar tetap tidak berubah: dokumentasi sejarah alami penyakit yang tidak diobati dalam rahim sebelum aplikasi klinis, dasar pemikiran patofisiologis yang baik untuk perawatan sebelum kelahiran, demonstrasi keselamatan dan kemanjuran prosedur janin dalam model hewan yang tepat, dan pengembangan kriteria seleksi inklusi dan eksklusi untuk pengobatan. Pekerjaan dasar yang keras telah dilakukan untuk  beberapa  anomali yang  dapat  menerima  intervensi  bedah  janin.

10)  Hernia diafragma bawaan
Hernia diafragma kongenital terjadi akibat defek perkembangan diafragma janin, di mana visera perut hernia menekan paru-paru janin yang tumbuh dan mencegah pertumbuhan normal. Untuk meningkatkan pertumbuhan paru-paru dan membalikkan efek hipoplasia paru yang berpotensi mematikan, strategi untuk pengobatan dalam rahim telah dikembangkan selama 20 tahun terakhir. Tren dalam perawatan untuk hernia diafragma kongenital  mencerminkan tren di semua operasi janin, yaitu  tren  dari  histerotomi  terbuka ke perbaikan “fetoscopic” invasif yang minimal, perpindahan dari rekapitulasi perbaikan pascanatal ke serangan langsung pada cacat patofisiologis janin. dan tren dari laporan seri kasus anekdotal hingga uji coba acak untuk menguji modalitas baru.
Satu  dekade telah berlalu sejak operasi janin terbuka pertama yang sukses  untuk hernia diafragma kongenital yang parah dilakukan di University of California, San Francisco. Prosedur ini memerlukan perbaikan anatomi lengkap dari cacat diafragma setelah histerotomi ibu dan pengangkatan sebagian janin. Sementara perbaikan lengkap sebelum kelahiran layak dilakukan, itu tidak meningkatkan hasil dibandingkan kontrol postnatal yang diperbaiki dalam percobaan  acak  prospektif. Pendekatan  ini  sejak  itu  telah  ditinggalkan.
Strategi alternatif kemudian dikembangkan untuk menutup trakea sementara  waktu, memperbesar  paru-paru hipoplastik. Pendekatan "fetoskopi" ini menggunakan lingkup kecil dan peralatan video, untuk penempatan balon yang bisa dilepas dengan bronkoskopi janin. Keuntungan utama yang jelas menggunakan  operasi  teknologi  fetoscopic video (FETENDO) adalah kurangnya histerotomi ibu dan morbiditas terkait. Dalam sebuah studi percontohan, kelangsungan  hidup  untuk  janin yang terkena dampak parah adalah 75% dibandingkan dengan 40-50% untuk kontrol historis yang dirawat setelah lahir selama periode yang sama di institusi yang sama. 4 Keamanan dan kemanjuran oklusi trakea sementara fetoscopic untuk mengobati parah hernia diafragma bawaan sedang diuji dalam uji coba yang disponsori oleh National Institutes of Health yang saat ini sedang  berlangsung. Hanya  janin  yang   terkena herniasi paling berat di dada, diagnosis sebelum 24 minggu, dan rasio paru-paru kurang dari 1,4 yang memenuhi syarat untuk  pengobatan. Janin  yang kurang  terkena  dampak  paling  baik  ditangani  setelah  lahir.























Referensi

1. Serpihan AW. Intervensi prenatal: Pertimbangan etis untuk anomali yang mengancam  jiwa  dan tidak mengancam jiwa. Semin Pediatr Surg. 2001; 10: 212–221. [PubMed]
2. Lyerly AD, Cefalo RC, Socol M, Fogarty L, Sugarman J. Sikap spesialis  ibu-janin tentang operasi ibu-janin. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185: 1052-1058. [PubMed]
Kondisi yang Mungkin Membutuhkan Operasi Janin
Masalah yang menyebabkan hidrops (gagal jantung janin) dengan menekan jantung:
Lesi paru masif CCAM (malformasi kistik adenomatoid kongenital) / CPAM (malformasi jalan napas paru kongenital) dan BPS (sekuestrasi bronkopulmonalis)
Tumor jantung (teratoma)

Masalah yang menyebabkan hidrops dengan mencuri aliran darah:
Teratoma sakrokoksigeal
Kembar acardiac
Sindrom transfusi kembar-kembar
Sindrom perfusi arteri kembar terbalik
Masalah dengan jalan napas atau paru-paru saat lahir:
Sindrom obstruksi jalan nafas tinggi bawaan
Teratoma serviks
Hygroma kistik masif
Masalah dengan paru-paru kecil (hipoplasia paru)
Efusi pleura
Lesi paru masif
Oligohidramnion berat

Masalah yang dapat menyebabkan kerusakan organ atau ekstremitas yang ireversibel:
Obstruksi Outlet Kandung Kemih (anhydramnios dan hipoplasia paru)
Sindrom Band Amniotik
Myelomeningocele (Spina Bifida)

Kardinal  Glennon St. Louis Dewan Perawatan Ilmiah dan Etika Institute Lembaga Tinjauan Janin — terdiri dari ahli bedah anak, neonatologis, spesialis kedokteran  janin ibu, ahli etika, dan perawat persalinan dan persalinan — tersedia jika diperlukan untuk meninjau kasus sebelum operasi. Dewan bertemu untuk membahas kasus ini, menimbang manfaat dan risikonya, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil secara medis dan etis sehat.